Myanmar (dahulu Birma), sebuah negara di kawasan Asia Tenggara kini tengah bergejolak. Gejolak politik ini picu oleh kenaikan BBM pada level kritis 500 % yang ditetapkan oleh pemerintah Myanmar. Domino effect akibat kenaikan BBM sudah dapat dipastikan akan mendorong kenaikan inflasi (kenaikan harga secara agregat). Kebijakan ini menuai protes dari sekian lapisan masyarakat termasuk dukungan para Biksu Buddha di negara tersebut. Sedikitnya 10.000 biksu telah ikut dalam aksi damai. Demostrasi ini adalah kedua terbesar sejak 20 tahun terakhir. Pada tahun 1988 merupakan lembaran hitam bagi negara Birma ketika aksi militer berupaya meredam aksi demostrasi dengan menewaskan 3.000 demonstran. Secara politik, catatan hitam lain Myanmar adalah tidak diakuinya kemenangan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi, pada pemilihan umum tahun 1990 lalu. Pemimpin partai yang juga merupakan pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, selama belasan tahun telah dipenjara dalam rumah tahanan. Akumulasi masalah internal Myanmar di atas ibarat bom waktu yang meledak ketika ada ”trigger” kenaikan harga BBM.
Gelombang demonstrasi dari pihak pro-demokrasi yang mewarnai gejolak tersebut lambat laun tidak hanya memprotes kebijakan pemerintah dalam menaikan BBM, tetapi lebih jauh juga ingin adanya perubahan kepemimpinan nasional dari regim militer yang relatif otoriter ke arah yang lebih demokratis.
Pagoda Shwedagon merupakan saksi bisu kekerasan Militer untuk meredam aksi protes. Reaksi militer tersebut telah menewaskan sedikitnya sembilan orang termasuk satu orang wartawan media Jepang (versi BBC-red). Tidak ada laporan tertulis yang secara resmi mengumumkan berapa jumlah yang tewas, luka-luka dan yang ditahan. Di satu sisi, menghadapi hal tersebut ”aksi” demontrasi yang didukung para Biksu tidak serta merta surut dan di sisi yang lain Regim Militer tetap memberikan ancaman akan tetap melakukan ”reaksi” keras terhadap demonstrasi.
Dunia Internasional memberi respon yang berbeda-beda terhadap reaksi militer Myanmar dan kondisi politik Mynamar. Amerika Serikat melarang pemberian visa perjalanan dinas bagi pejabat khususnnya pejabat militer yang akan bertugas ke negara tersebut. US Treasure Department (Departemen Keuangan Amerika Serikat) juga telah membekukan aset beberapa pejabat milter di Amerika. Respon lain yakni Jepang akan me-review kebijakan bantuan luar negeri terhadap Myanmar akibat tewasnya wartawan asal Jepang. Meskipun demikian, China dan Russia masih menganggap masalah tersebut adalah masalah internal negara Myanmar sehingga organisasi atau negara manapun tidak memiliki hak untuk melakukan intervensi terhadap kedaulatan Myanmar. PBB melalui utusannya melakukan pendekatan pada regim militer Myanmar karena muncul kekhawatiran tragedi 1988 akan terulang kembali.
Akankah regim militer akan terguling atau justru sebaliknya lebih menguatkan eksistensinya ??? Cuma rakyat Myanmar secara keseluruhan yang akan menentukan. Dalam arti bahwa 2 (dua) kekuatan besar di negara tersebut telah saling menatap yakni Regim Militer dan Institusi Pagoda. (FSJ)
wah beritanya oke lho mbak, ada filmnya juga, keyeenn sukses buat situs barunya ya mbak. saya jadi pengunjung setia deh.
Posted by Donna Lien, on 02-10-2007 22:50,
Ya beritanya bikin kesel dan ikut prihatin banget sama teman-teman di Myanmar. Mudah-mudahan cepat selesai bantuan dari negara lain juga ikutan lancar. AMIN
Posted by aa.eman, on 30-11-2007 06:07,
Salam kenal ya. Gak nyana sicantik Donna omongin Myanmar juga. Hehe aa jadi inget 2 tahun lalu coba bikin aksi cari simpati buat demokratisasi Myanmar. Buka deh http://
renungansekilas.blogspot.com/ di sidebar ada subjudul link Burma dan Myanmar. Tapi berhubung ada vested-interest UUD dari oom Soros, maka aktivasi itu segera aa tangguhin. Artikel Donna sungguhg bagus lho. Go on ya.
Dear Friends..
Our Review 
